harianfakta.com – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menegaskan pemerintah mendukung Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) dalam pengembangan industri sawit berkelanjutan.
Menurutnya, dukungan itu termasuk program percepatan sawit rakyat yang harus dilaksanakan secara sinergis antara pemerintah, pelaku usaha, dan petani kelapa sawit.
“Presiden, wapres, dan menteri all out mendukung GAPKI untuk menjaga industri sawit nasional. Termasuk mempercepat realisasi peremajaan sawit rakyat,” kata Mentan dalam keterangannya, Sabtu (4/3/2023).
Syahrul menegaskan, sawit terus menjadi penopang dan andalan perekonomian nasional di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global.
Komoditas strategis nasional ini memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi kinerja ekspor Indonesia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, angka sementara) nilai ekspor pertanian Januari-Desember 2022 sebesar Rp640,56 triliun atau naik 3,93 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2021.
Sub sektor perkebunan terus menjadi penyumbang terbesar ekspor di sektor pertanian dengan kontribusi sebesar Rp622,37 triliun (97,16 persen).
Ekspor komoditas perkebunan yang melonjak pada 2022 paling besar disumbang oleh komoditas kelapa sawit dengan nilai Rp468,64 3 triliun (75,30 persen).
“Hal ini menunjukkan bahwa peluang ekspor komoditi perkebunan di antaranya kelapa sawit sebagai salah satu sumber devisa negara masih terus meningkat,” kata Syahrul.
Menurutnya, kontribusi kelapa sawit tersebut ditopang dari luas areal tutupan kelapa sawit nasional yang telah mencapai 16,38 juta hektar (ha), di mana sekitar 6,9 juta ha merupakan milik pekebun sawit rakyat.
“Namun kondisi kebun sawit rakyat kita terus menghadapi tantangan besar terkait produktivitas dan capaian peremajaan,” katanya.
Syahrul mengatakan kemitraan antara perusahaan kelapa sawit besar (swasta dan BUMN) dengan perkebunan rakyat harus diperkuat.
Kemitraan ini akan mendorong peningkatan produktivitas kebun sawit rakyat, salah satunya melalui program peremajaan sawit rakyat (PSR).
Setiap tahun program PSR ditargetkan seluas 180.000 ha yang tersebar di 21 provinsi sentra kelapa sawit.
Ketua Umum Gapki Joko Supriyono mengatakan pihaknya sebagai asosiasi sektor hulu perkebunan kelapa sawit merupakan mitra pemerintah.
Gapki tetap fokus untuk terus menjaga dan mendorong kemajuan industri sawit dan tetap mampu memberikan kontribusi yang maksimal dalam menyediakan lapangan kerja dan sumbangan devisa.
“Selama pandemik, tidak ada pemutusan hubungan kerja di industri sawit,” kata Joko Supriyono.
Menurut Joko Supriyono, perusahaan perkebunan kelapa sawit memiliki komitmen dan konsisten dalam membangun dan memperkuat kemitraan khususnya kemitraan dengan petani sawit.
Mentan Syahrul Yasin Limpo Simulasi Buat Pupuk di Sigi Sulteng, Diikuti Wagub hingga Wakil Bupati
Privacy Policy
We do not collect identifiable data about you if you are viewing from the EU countries.For more information about our privacy policy, click here
Mentan Syahrul Yasin Limpo Simulasi Buat Pupuk di Sigi Sulteng, Diikuti Wagub hingga Wakil Bupati
Mentan RI Syahrul Yasin Limpo Kenalkan Biosaka Penyubur Tanah pada Petani di Konawe Selatan
Ternyata Mentan Syahrul Yasin Limpo Sibuk Panen Padi di Karawang saat Jokowi Gelar Rapat soal Beras
Tanggapan Jokowi soal 2 Menteri Partai Nasdem Tak Hadiri Panggilan Rapat: Mungkin Lagi ke Luar Kota
Mentan Yasin Limpo Malah Panen Padi di Karawang saat Presiden Jokowi Gelar Rapat soal Beras
Di Tengah Isu Reshuffle, Jokowi Gelar Rapat Terbatas Bahas Beras di Istana Tanpa 2 Menteri NasDem
Miris! 3 Anak di Bawah Umur Rudapaksa Siswi SMP di Pinrang Setelah Berulang Kali Ajakannya Ditolak
Remaja Pelaku Penganiayaan di Bogor yang Bikin Tangan Korban Putus Berhasil Diciduk Polisi
Antrean BBM Solar di Kembali Terjadi di Sorong, Truk Mengantre 1,5 Kilometer ke SPBU Bikin Macet
Pedagang Dipastikan Merugi Imbas Sayur Petani Pagar Alam Anjlok, Sawi Hanya Rp 400 per Kilo
Kirab Pemilu 2024 Provinsi Sulawesi Utara, Bendera Partai Peserta yang Diarak Tiba di Kota Bitung
Suami di Depok Tewas Dianiaya Orang Dekat, Diduga Dipicu Konflik Pembayaran Tanah Tak Kunjung Usai