Ada Kader Surabaya Hebat dari Parpol, DPRD Surabaya : Jangan Pakai Atribut Partai Saat Kerja Sosial

Ada Kader Surabaya Hebat dari Parpol, DPRD Surabaya : Jangan Pakai Atribut Partai Saat Kerja Sosial

SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA – Kritik dari Parliament Watch Jawa Timur dan dosen di salah satu perguruan tinggi swasta tentang dugaan politisasi Kader Surabaya Hebat (KSH) oleh anggota DPRD Surabaya, mengundang reaksi dari kalangan dewan sendiri.

DPRD menyayangkan kalau ada anggotanya yang mempolitisir anggota KSH, meski ada potensi KSH berafiliasi menjadi salah satu kader partai. Pernyataan ini menanggapi adanya KSH yang diajak oleh salah satu politisi DPRD Surabaya berwisata sehingga memicu kritik dari sejumlah organisasi masyarakat.

Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Pertiwi Ayu Krishna menjelaskan, ada KSH yang memang merupakan kader partai politik. Sehingga, anggota dewan bisa mengajak KSH untuk berwisata. Sekali pun pihaknya tetap meminta KSH profesional. Yaitu tidak boleh ada identitas partai saat kader sedang bertugas.

“Akan tetapi, tidak boleh memaksa KSH untuk menggunakan atribut salah satu partai politik. Apalagi menamakan KSH milik salah satu partai saja,” kata Ayu saat dihubungi SURYA, Jumat (7/10/2022).

Ayu tidak memungkiri bahwa ada KSH yang merupakan kader partai politik. Namun, ia menegaskan pula bahwa tidak seluruhnya KSH itu merupakan orang partai politik. “Tidak kita pungkiri, KSH ada di beberapa orangnya partai politik, toh tidak bisa disama-ratakan,” jelasnya.

Menurut Ayu, dewan memang harus dekat dengan masyarakat. Sedangkan KSH juga berasal dari unsur masyarakat. “KSH kan juga masyarakat, asalkan jangan dipaksa menggunakan atribut partai. Karena KSH sudah mempunyai identitas sendiri, yaitu seragam mereka,” ujar Ayu.

Ia kembali mengatakan, jika siapapun boleh mengajak KSH untuk berwisata. Namun begitu, jangan sampai para KSH ini menggunakan atribut partai. “Tidak etis apabila ia menggunakan (atribut partai),” tambahnya.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya, Mahfudz meminta legislatif atau eksekutif untuk tidak memanfaatkan instrumen-instrumen pemerintah untuk kepentingan pribadi. “Jadi ini saya katakan tidak elok, tidak etis, baik itu eksekutif maupun legislatif. Kalau itu adalah instrumen pemerintah ya sudah, jangan dikasih embel-embel yang lain,” jelas Mahfudz.

Mahfudz tidak mengetahui kebenaran soal adanya anggota dewan mempolitisasi KSH. Namun jika memang itu terjadi, dinilainya tidak etis. “Saya tidak tahu kebenarannya seperti apa. Tetapi kalau memang iya ada seperti itu, ya tidak elok,” pungkas dia.

Para kader juga tidak setuju terhadap politisasi tersebut. Eka, salah satu KSH Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan di antaranya. “Kalau di wilayah saya belum pernah ada. Saya juga belum pernah diajak anggota dewan untuk jalan-jalan wisata. Itu tidak ada di wilayah saya,” kata Eka.


Artikel ini bersumber dari surabaya.tribunnews.com.