Antisipasi Inflasi, Pemprov Jatim Kucurkan Rp257 Miliar Perlindungan Sosial

Antisipasi Inflasi, Pemprov Jatim Kucurkan Rp257 Miliar Perlindungan Sosial

Surabaya: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meluncurkan program perlindungan sosial dampak inflasi dan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) total Rp257 miliar. Perlindungan sosial itu nantinya akan diberikan kepada berbagai elemen masyarakat, mulai nelayan, ojek, subsidi transportasi umum dan lainnya.
 
“Ada berbagai program bantalan sosial dan perlidungan sosial yang kita luncurkan. Semoga bisa menjadi penguat sektor-sektor yang terdampak,” kata Khofifah, di Surabaya, Jumat, 16 September 2022.
 
Anggaran ratusan miliar itu terbagi dalam beberapa program, yakni pemberian Top Up Bantuan bagi Penerima Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) sebesar Rp600 ribu per orang untuk empat ribu penerima dengan total bantuan senilai Rp2,4 miliar. Kemudian Bantuan Sosial bagi 24.271 pengemudi/ojek konvensional maupun online dengan nilai bantuan masing-masing sebesar Rp600 ribu dengan total mencapai Rp14,56 miliar. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain itu juga ada program Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor bagi 34.917 Angkutan Umum terutama angkot dengan total anggaran sebesar Rp64,147 miliar. Bansos bagi 30 ribu pelaku usaha mikro, di mana masing-masing mendapatkan bantuan sebesar Rp600 ribu dengan total bantuan sebesar Rp18 miliar.
 

Selanjutnya pemberian bansos bagi 20.770 nelayan. Masing-masing nelayan akan mendapatkan bantuan sebesar Rp600 ribu. Khusus untuk nelayan, Pemprov Jatim menyediakan bantuan dengan total anggaran sebesar Rp12,46 miliar. Berikutnya juga ada bantuan sosial reguler berupa PKH Plus bagi 40 ribu keluarga, dengan total sebesar Rp80 miliar. 
 
Lalu sektor pertanian juga akan mendapatkan perhatian. Pemprov Jatim mengucurkan Bantuan Program Pekarangan Pangan Lestari berupa paket hidroponik, benih bibit hortikultura, kolam lele bagi 100 kelompok (5.000 rumah tangga). Masing-masing penerima akan mendapatkan Rp30 juta, dengan total Rp3 miliar. 
 
Kemudian untuk mengantisipasi adanya inflasi dari sektor pangan, Pemprov Jatim juga akan menggelar Lumbung Pangan Jatim dan Operasi Pasar di lima Bakorwil dan 25 Pasar Rakyat. Program ini disiapkan anggaran sebesar Rp17,7 miliar. Selain itu juga akan digelar pasar pangan murah di 20 Lokasi, total sebesar Rp600 juta.
 
Sementara untuk sektor transportasi, akan diberikan Subsidi Transportasi berupa Subsidi Angkutan Kapal Perintis dengan total subsidi sebesar Rp15 miliar. Selain itu juga akan diberikan Subsidi Penumpang Bus Trans Jatim senilai Rp9 Miliar. 
 
“Kami juga terus mengoptimalkan program dan kegiatan melalui Optimis Jatim Bangkit, yaitu, Optimis Bangkit dalam Pemulihan Ekonomi Jawa Timur yang fokus pada menggerakkan kembali Agro Industri, Pariwisata dan Investasi untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan,” ujarnya.
 
Khofifah juga meminta Bupati/Walikota untuk bisa melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh jajaran untuk melakukan langkah-langkah strategis karena ada kekhawatiran penyesuaian harga di beberapa daerah yang sangat fluktuatif. Menurutnya akan berpotensi membuat daya beli masyarakat turun, jika tidak diantisipasi dikhawatirkan kemiskinan bertambah.
 
“Makanya, mari kita antisipsi semua situasi ini dengan baik sehingga daya beli masyarakat tetap tinggi, salah satunya melalui bantalan-bantalan ekonomi dan sosial ini. Itulah kenapa kita meluncurkan total ada Rp257 Miliar untuk bantalan ekonomi dan bantalan sosial di dalam proses pengendalian inflasi di Jawa Timur,” katanya.
 

(WHS)

Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.

error: Content is protected !!
Exit mobile version