Pembangunan Gedung DPRD Gunungkidul Dianggarkan Rp33 Miliar

Pembangunan Gedung DPRD Gunungkidul Dianggarkan Rp33 Miliar

Gunungkidul: Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), akan memulai proyek pembangunan strategis daerah untuk penataan wajah kota tahap 1. Proyek itu termasuk pembangunan gedung DPRD setempat. 
 
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Gunungkidul, Irawan Jatmiko, mengatakan rencana pengerjaan wajah kota akan dimulai pada 19 September 2022. Tahap 1 ini akan dikucurkan anggaran dengan nilai kontrak sebesar Rp 7,6 miliar. 
 
“Untuk pembangunan Gedung DPRD Gunungkidul ditargetkan kontrak pada 23 September 2022, dengan nilai kontrak sebesar Rp 33,2 miliar,” kata Irawan di Gunungkidul, Sabtu, 17 September 2022. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia nengatakan proyek pembangunan penataan wajah kota tahap 1 ini beberapa hal telah diiinventarisasi dukungan pekerjaannya. Misalnya, proyek pembangunan tak mengenai tiang dan kabel jaringan listrik PLN. Selain itu, jaringan telekomunikasi juga akan ditata dan dirapikan. 
 
Baca: Ketua DPRD Lumajang Dibimbing Baca Pancasila Sebelum Lepas Jabatan
 
“Jika memungkinkan akan dibuat ducting untuk penempatan kabel-kabel,” kata dia. 
 
Selain itu, pipa jaringan PDAM juga akan ditata ulang. Rencananya, pipa PDAM bakal ditempatkan di depan jalur pedestrian. Irawan juga menyebut ada sejumlah proyek yang masuk dalam bagian proeses pembangunan itu. 
 
Salah satunya, penghapusan aset pohon dikoordinasi Bidang Aset BKAD dan diusulkan oleh OPD Pemegang Kartu Inventaris Barang. Ia mengatakan aset bongkaran berupa kanstin, paving dan tegel sebagai penunjuk jalan difabel akan ditempatkan di UPT Alat Berat DPUPRKP Kabupaten Gunungkidul.
 
“Selain itu,untuk aset PJU dan rambu- rambu akan digeser ke belakang jalur pedestrian agar tidak mengganggu pedestrian. Patung kendang akan diganti yobong, dan patung lama akan dipindahkan di Pasar Sumber Rejeki Playen yang berada di Jalan Manthous,” ucapnya. 
 
Ia menambahkan proyek pembangunan itu akan menggandeng kejaksaan setempat sebagai pendamping. Menurut dia, pendampingan dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan potensi masalah hukum. 
 
“Ini agar seluruh pekerjaan bisa dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi, sesuai dengan kontrak dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,” ungkapnya.
 

(NUR)

Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.