harianfakta.com – Pengamat sosial Dr Mukhijab mengatakan keberadaan buffer zone atau zona pengaman sangat penting bagi obyek vital nasional (Obvitnas), seperti Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang Jakarta.
Menurut dia, sangat memprihatinkan ketika masyarakat mendekat obyek tersebut karena memang sangat berbahaya bagi mereka.
“ Buffer zone penting sekali. Karena tinggal di sekitar Obvitnas seperti TBBM Plumpang , tentu sangat berbahaya. Jadi memang memprihatinkan dari sisi keselamatan dan sangat berisiko,” ujar Mukhijab dilansir dari Antara, Minggu (12/3).
Mengenai banyaknya masyarakat yang mendiami kawasan buffer zone, Mukhijab berpendapat hal itu merupakan fenomena sosial di Indonesia, terutama di perkotaan.
Karena lahan sangat terbatas dan masyarakat yang terbilang miskin sulit membeli, sehingga mereka bersikap pragmatis dan sering mengabaikan aspek legalitas dan keselamatan.
“Jadi problemnya memang terletak pada sosial ekonomi. Mereka tahu bahwa lahan itu terlarang dihuni dan terkait keselamatan aset negara, tetapi mereka sering menghalalkan segala cara untuk bisa tinggal,” kata dia.
Sementara terkait pentingnya buffer zone, dia mencontohkan masyarakat yang tinggal di daerah gunung berapi, mereka tidak diperbolehkan tinggal dalam jarak tertentu dari puncak gunung. Masyarakat pun sudah mengetahui mengenai berbagai risiko yang mereka hadapi.
“Itu di gunung berapi. Pada Obvitnas tentu juga harus diberlakukan,” kata pengajar di sebuah perguruan tinggi di Yogyakarta itu.
Oleh karena itu, menurut dia, meski terkait problem sosial ekonomi, namun seharusnya pihak terkait bersikap tegas. Ketika masyarakat mulai mendekati Obvitnas dan bahkan mendirikan hunian, misalnya, aparat sudah harus melarang.
Terpisah, psikolog Tika Bisono menilai, dari sisi psikologi humanistik, soal keamanan memang belum menjadi prioritas di Indonesia. Dalam praktiknya, keamanan masih berada pada nomor tiga di negeri ini.
“Safety itu nomor tiga di sini. Safety meliput asuransi, health, safety, environment (HSE), dan lain-lain. Biologis nomor satu dan kedua, sandang pangan, papan. Di negara maju, keamanan menempati posisi tertinggi,” katanya.
Untuk itu, terkait buffer zone, Pertamina diminta menginventarisasi seluruh Obvitnas yang beresiko tinggi di seluruh Indonesia. Misal pipe line, gas line, termasuk onshore dan offshore.
“Dalam hal ini, jika terdapat warga maka harus digeser. Dan kalau sudah persoalan geser-menggeser adalah urusan dengan Pemda. Itulah yang disebut contingency plan. Jadi jangan menunggu adanya korban terlebih dahulu,” ujarnya.
Depo Pertamina Plumpang bakal dirombak
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir berencana untuk merombak Depo Pertamina di Plumpang Koja Jakarta Utara menjadi ekosistem lubricant.
Adapun rencana sebelumnya yang ditetapkan adalah membangun buffer zone di lokasi Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang, hingga untuk relokasi depo Plumpang ke lahan milik PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).
“Lalu Plumpang ditinggalkan? Tidak. Ada lubricant, atau oli yang memang tidak memerlukan pipa seperti BBM. Mungkin lebih aman. Jadi eksosistem untuk lubricant bisa dikembangkan disitu,” kata Erick di Tennis Indoor Senaya, GBK, Kamis malam (9/3/2023).
Namun demikian, Erick belum memberikan keterangan terkait hal tersebut secara rinci. Ia mengatakan, semua proses bisnis yang dijalani tentu harus ada hitungannya. Terkait rencana pengembangan ekositem lubricant, akan dibicarakan di Komisi VI DPR RI, bersama dengan Pertamina.
“Tapi kan itu semua mesti ada hitungan bisnisnya. Makanya komisi VI akan mengambil Direksi Pertamina untuk memaparkan ini. Jadi, jangan debat kusir yang tidak penting, pesan Presiden, keselamatan rakyat harus diprioritaskan,” lanjut ketua PSSI itu.
Erick mengatakan, saat ini pihaknya tengah fokus dalam memetakan buffer zone untuk kawasan vital nasional, seperti kilang minyak, hingga pupuk. Salah satu yang diusulkan adalah membuat parit air, seperti yang diusulkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Yang kita lakukan sekarang mulai memetakan buffer zone untuk kawasan vital seperti kilang, pupuk ada buffer zone-nya. Salah satu inisiasi yang sudah diusulkan bapak presiden membikin parit air,” ungkap Erick.
“Artinya, proses ini akan kita lakukan yang utama buffer dulu. Kalau pemindahan itu, perlu waktu, dan Pelindo harus bikin tanah-nya dulu, itu mungkin baru 2024,” lanjutnya.
Erick menekankan, obyek vital nasional bukan hanya kilang. Sehingga, manajemen risiko juga perlu diterapkan di bisnis-bisnis lainnya, seperti pupuk yang juga butuh perhatian khusus. Apalagi pupuk memiliki bahan-bahan yang bisa memicu ledakan, seperti gas amonia.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.