Jakarta: Eks Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo selesai menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Ada tiga putusan yang disampaikan majelis dalam sidang yang berlangsung 18 jam sejak Kamis pagi, 25 Agustus 2022 hingga Jumat dini hari, 26 Agustus 2922.
 
“Sanksi yang diberlakukan yang pertama adalah sanksi etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat, 26 Agustus 2022.
 
Putusan kedua, Irjen Ferdy Sambo dikenakan sanksi penempatan khusus (patsus) atau ditahan selama 21 hari. Sambo ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Tentunya yang bersangkutan sudah menjalani patsus ya, tinggal nanti sisanya,” ungkap Dedi.
 
Putusan terakhir adalah pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) alias dipecat sebagai anggota Polri. Ketiga putusan itu disimpulkan berdasarkan keterangan yang disampaikan 15 saksi dalam persidangan.
 
Dedi mengatakan sebanyak 15 saksi menyampaikan kepada majelis sidang terkait yang dialami dan yang dilakukan Irjen Ferdy Sambo secara jujur karena telah bersumpah sebelum bersaksi. Mereka membeberkan perbuatan Sambo mulai dari merekayasa kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J, penghilangan barang bukti, hingga menghalangi proses penyidikan atau obstruction of justice.
 
“Ketika para saksi memberikan keterangannya tidak sesuai dengan fakta hukum dan fakta persidangan, maka dia memiliki konsekuensi adalah dapat diproses sesuai proses peradilan dengan ancaman hukuman 7 tahun (penjara),” ujar Dedi.
 

Dedi melanjutkan 15 saksi yang dihadirkan dalam sidang etik tersebut dibagi menjadi tiga klaster seusai dengan dugaan pelanggaran etik Sambo. Klaster pertama terdiri dari tiga orang yang berkaitan dengan peristiwa penembakan Brigadir J di rumah dinas Sambo, wilayah Duren Tiga, Jakarta Selatan. Ketiga saksi itu ialah Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu (RE) atau E, Bripka Ricky Rizal (RR), dan Kuat Maruf (KM).
 
“Klaster kedua adalah klaster terkait masalah obstruction of Justice. Berupa ketidakprofesionalan dalam olah tempat kejadian perkara (TKP), ada lima orang,” ungkap Dedi.
 
Kelima saksi itu ialah Brigjen Hendra Kurniawan, Brigjen Benny Ali, Kombes Agus Nurpatria, Kombes Susanto, dan Kombes Budhi Herdi.
 
Kemudian klaster ketiga berkaitan dengan obstruction of justice berupa perusakan atau penghilangan alat bukti CCTV. Mereka ialah AKBP Ridwan Soplanit, AKBP Arif Rahman, AKBP Arif Cahya, Kompol Chuk Putranto, dan AKP Rifaizal Samual.
 
Ada dua saksi lainnya di luar anggota yang ikut melanggar etik atas perintah Sambo. Mereka ialah Brigjen Hari Nugroho dan Kombes Murbani Budi Pitono. 
 

(LDS)

Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.