harianfakta.com – Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) memulai dari awal proses pemilu dinilai tidak masuk akal.
Menurut Ketua umum DPP KSPSI, Jumhur Hidayat , apabila terjadi penundaan pemilu, maka akan memicu people power. Karena, menurutnya, pemilu adalah agenda sakral bangsa.
“Untuk gerakan buruh saya pastikan akan berbondong-bondong bersama mahasiswa mengepung DPR bila ada penundaan pemilu karena akan mengganggu kepastian berusaha. Ujung-ujungnya kan buruh lagi yang dirugikan,” kata Jumhur dalam keterangannya, Jumat (3/3/2023).
Dia mengatakan bahwa keputusan sengketa seperti itu bisa mengganggu semua pihak di luar yang bersengketa.
Lebih parah lagi, menurut Jumhur, putusan ini bisa melewati ketentuan konstitusi yang mengharuskan pemilu digelar setiap lima tahun sekali.
“Sepertinya hakim-hakim yang menyidangkan kasus ini benar-benar buta hukum tata negara sehingga buat keputusan yang ngawur,” kata Jumhur.
Namun begitu, Jumhur tidak langsung percaya bahwa hakim-hakim itu berdiri sendiri, bebas dari intervensi.
Menurutnya, ada kemungkinan putusan PN Jakpus itu berada dalam satu orkestra dengan pihak-pihak petinggi negara dan pemerintahan yang menginginkan penundaan pemilu.
“Maksudnya ya untuk dijadikan serangkaian ‘alasan’ sekaligus test the water mengetahui tanggapan masyarakat,” katanya.
“Kok semacam orkestra saja ya? Agak aneh kalau menyatakan bahwa keputusan hakim PN Jakarta Pusat itu berdiri sendiri tanpa ada bisikan-bisikan. Terlebih lagi saya kenal persis siapa itu Agus Jabo, Ketua Umum Partai Prima yang berjejaring juga dengan kekuasaan,” ujarnya.
“Dengan petitum yang disodorkan ke majelis hakim harusnya dia tahu bahwa petitum itu anti-demokratis karena melawan konstitusi. Agus Jabo kan juga pejuang demokrasi,” Jumhur menambahkan.
Kalau Partai Prima merasa dizalimi oleh KPU , kata Jumhur, harusnya KPU memberi kesempatan parpol itu untuk diverifikasi ulang.
“Termasuk dengan pemberian sejumlah ganti rugi yang bisa digunakan untuk biaya persiapan verifikasi ulang itu,” katanya.
3 Sosok Hakim PN Jakarta Pusat yang Vonis KPU Tunda Pemilu 2024 dan Kabulkan Gugatan Partai Prima
Privacy Policy
We do not collect identifiable data about you if you are viewing from the EU countries.For more information about our privacy policy, click here
3 Sosok Hakim PN Jakarta Pusat yang Vonis KPU Tunda Pemilu 2024 dan Kabulkan Gugatan Partai Prima
PEMILU 2024 DITUNDA, Mahfud MD: PN Jakpus Buat Sensasi Berlebihan, Ajak KPU Lawan Habis habisan
Sosok Ketua Umum Partai Prima yang Gugat KPU hingga PN Jakarta Pusat Putuskan Pemilu 2024 Ditunda
BANTAH ‘DIBEKINGI’ soal Gugatan Perdata Tunda Pemilu 2024, Partai Prima: Ini Partai Gerakan Bos!
KPU RI Tegas Lanjutkan Tahapan Pemilu seusai Banding Setelah PN Jakpus Perintahkan Tunda Pemilu
Respons SBY soal Putusan PN Jakpus yang Tunda Pemilu 2024: Jangan Bermain Api, Terbakar Nanti!
250 Personel dan 52 Unit Mobil Damkar Dikerahkan untuk Padamkan Api di Depo Pertamina Plumpang
Dugaan Penyebab Kebakaran Depo Pertamina Plumpang yang Makan Banyak Korban, karena Sambaran Petir?
TANGIS HISTERIS BERCAMPUR TERIAKAN Lihat Api Berkobar di Depo Pertamina: Ya Allah Turunkan Hujan
UPDATE KORBAN Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, 15 Orang Meninggal dan Puluhan Luka-luka
Maling Nekat Beraksi dan Jebol Rumah Warga Terdampak Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Diamuk Massa
KONDISI MENCEKAM, Pemuda Ini Ngotot Masuk Lokasi Kebakaran Cari Keluarga: Orangtuaku di Dalam Pak