PM Kosovo menegaskan bahwa pihaknya siap terlibat konflik senjata dengan Serbia untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial Kosovo
JAKARTA, JITUNEWS.COM – Perdana Menteri Kosovo, Albin Kurti, pada Rabu (10/8) mengatakan bahwa pihaknya sudah bersiap untuk terlibat konflik senjata dengan Serbia, untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial Kosovo.
“Kami memiliki institusi dan organ keamanan dan pertahanan; Kosovo adalah negara bagian sekarang, ini bukan tahun 1998,” kata pejabat itu seperti dikutip. “Ini tahun 2022, jadi kami jauh lebih siap untuk mempertahankan kedaulatan kami, integritas teritorial, untuk mempertahankan demokrasi kami, supremasi hukum, konstitusionalitas, dan untuk mempertahankan kemajuan kami,” katanya dalam sebuah wawancara dengan Reuters.
Kosovo diketahui memisahkan diri dari Serbia dalam perang gerilya berdarah pada akhir 1990-an. Keberhasilan mereka tak lepas dari peran NATO yang melancarkan kampanye pengeboman terhadap Belgrade pada tahun 1999. AS dan banyak sekutunya mengakui Kosovo sebagai negara berdaulat setelah parlemennya memilih untuk mendeklarasikan kemerdekaan formal pada tahun 2008, tetapi Belgrad dan negara-negara sekutunya seperti Rusia dan Cina tidak mengakuinya.
Turki dan Rusia Sepakat Tak Lagi Gunakan Dolar AS dalam Perdagangan Bilateral
Selain didominasi oleh etnis Albania, etnis minoritas Serbia juga tinggal di negara tersebut. Sekitar 50.000 orang etnis Serbia tinggal di wilayah perbatasan dengan negara Serbia. Bulan lalu, krisis membayangi upaya pemerintah Kosovo untuk menegakkan undang-undang yang mengharuskan semua pengemudi menggunakan plat nomor Kosovo.
Tindakan keras yang direncanakan itu memicu protes massal orang-orang Serbia di Kosovo, yang memblokade jalan raya dan menghadapi pasukan polisi, ketika pemerintah Kosovo mengatakan akan melarang kendaraan dengan pelat Serbia melintasi perbatasan. Ketegangan mereda setelah AS dan Uni Eropa mendesak pemerintah Kosovo untuk menunda pemberlakuan kebijakan tersebut.
Kurti menuduh bahwa krisis dengan Serbia tersebut diinisiasi oleh pemerintahan Vladimir Putin, untuk mengalihkan perhatian internasional dari operasi militer Rusia di Ukraina.
Sebaliknya, Rusia menuduh Kosovo-lah yang menyebabkan eskalasi krisis dan menyebut jika konflik di wilayah Eropa hanya akan menguntungkan Amerika Serikat.
“Uni Eropa, seperti halnya dalam kasus Ukraina dan dalam kasus sanksi anti-Rusia, mengikuti instruksi dari Washington, bertentangan dengan kepentingannya sendiri,” kata Dubes Rusia untuk Serbia, Alexander Botsan-Kharchenko, pada pekan lalu.
“Washington mendapat manfaat dari konflik yang membara dan mendapatkan keuntungan dengan menjaga situasi di ambang kehancuran,” tambahnya.
Rusia Peringatkan Soal Bencana Nuklir yang Lebih Buruk daripada Chernobyl
Artikel ini bersumber dari www.jitunews.com.